Perlukah Portal Aduan ASN ?

Tampilan laman depan situs aduan ASN.
MembacaGanja - Sebanyak 11 kementerian/lembaga bekerjasama meluncurkan Portal Aduan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penanganan radikalisme di tubuh abdi negara.

Acara penandatanganan berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Kesebelas instansi tersebut antara lain Kementerian PANRB, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Kemenko Polhukam, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Lalu, ada juga Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP).

Portal aduan ASN tersebut adalah https://aduanasn.id/.

Jenis Pelanggaran

Dalam portal ASN terdapat 11 jenis pelanggaran yang dapat diadukan. Diantaranya adalah:

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;

3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1) dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya);

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;

6. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1) dan 2) dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial;

9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial;

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 10) dilakukan secara sadar oleh ASN.

Dialog

Dalam acara talkshow Rosi, Kompas TV (28/11/2019). Kunto Adi Wibowo, Dosen Komunikasi Universitas Padjajaran, mengatakan bahwa dari hasil risetnya, masih ada ketidaktahuan apa itu ujaran kebencian yang dibicarakan.

"Kalau saya tanya apa itu ujaran kebencian? Banyak yang memilih mengkritik Pemerintah adalah ujaran kebencian." jelasnya.

"Sementara yang memerangi minoritas, yang bukan seiman, itu malah bukan ujaran kebencian. Jadi, kalau ini dibuka portalnya maka laporannya akan lebih banyak ujaran kebencian dalam 'kerangka kritik' yang sebenarnya itu wajar dalam demokrasi." lanjutnya.

Rocky Gerung juga menjelaskan apa itu ujaran kebencian (hate speech). Rocky mengatakan bahwa kata hate speech pertama kali muncul di Eropa.

"Jadi ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci." kata Rocky Gerung.

"Jadi mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Kalau saya bilang 'Yahudi lu..' itu adalah ujaran kebencian, karena Yahudi pernah diusir dari Eropa."

"Jadi (hate speech) itu digunakan untuk mengamankan kekuasaan. Bukan itu yang disebut hate speech." jelasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, portal laporan ujaran kebencian dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan baru. Alasannya, pelapor bisa melaporkan secara objektif, bisa subjektif, bahkan bisa sangat politis.

"Jadi bisa saja nanti akan ada banyak laporan-laporan karena si A tidak suka si B atau sebaliknya. Buat saya mau mengatasi masalah ini yang harus dilakukan pertama-tama adalah kegiatan proaktif. Mengajarkan ajaran-ajaran yang bersifat lebih moderat bukan yang radikal." imbuhnya.

"Yang kedua adalah apa yang dilakukan di lapangan? Konkritnya apa yang dilakukan? Nah mindset yang dipakai sekali lagi adalah mindset melarang. Termasuk diawali dengan melarang memakai celana cingkrang dan cadar." jelas Qodari.

"Jadi ini semua adalah satu rangkaian cara berpikir yang salah. Jadi anda (pemerintah) sebagai pembuat kebijakan, buatlah kebijakan, bukan larangan." sambungnya.

Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko, yang hadir dalam dialog itu juga sepakat bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujaran kebencian.

Namun, menurut Budiman perlu adanya portal aduan ASN. Alasan Budiman dikarenakan aparat sipil saat ini bisa mengakses ke banyak informasi, tidak sama seperti di rezim orde baru yang hanya menerima satu informasi.

"Saya sepakat bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujaran kebencian pada seluruh warga negara, (tapi) bahwa mengkritik bos di dalam internal bagi seorang ASN dimungkinkan, tetapi ketika ia menjadi bagian dari organisasi, beda lagi soalnya." kata Budiman.

M. Qodari pun menjelaskan bahwa seharusnya cara berpikir menteri harus ditata ulang.

"Ketika Menteri Agama itu, dia mau menyelesaikan masalah radikalisme, beliau harus pelan-pelan masuk dan diterima oleh semua kalangan, termasuk yang kelompok radikal."

"Dengan cara seperti itu bisa menyampaikan 'dakwah' katakanlah Islam yang moderat. Tapi dengan cara, ya cingkrang dilarang, cadar (dilarang), ya semua ancang-ancang. Termasuk organisasi yang sebetulnya stakeholder beliau, harus digandeng. Itukan selama ini tidak menerima beliau (Menteri Agama)." imbuh Qodari.

"Jadi justru harusnya merangkul, bukan memukul. Yang sudah dilakukan berkali-kali adalah memukul, yang dibutuhkan adalah merangkul, itu yang kurang dari kabinet baru sekarang ini." menurut Qodari.

Referensi: 
-https://www.liputan6.com/bisnis/read/4108969/pemerintah-luncurkan-portal-aduan-pns-terkait-radikalisme
-https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/28/164500865/pemerintah-luncurkan-portal-aduan-asn-ini-11-jenis-pelanggaran-yang-dapat?page=all
Share: