Pro Kontra Ahok Jadi Pimpinan Pertamina


Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
MembacaGanja - Menteri BUMN Erick Tohir akhirnya menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang akan menggantikan Tanri Abeng.

"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ucap Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Nama Ahok yang santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut menuai banyak kontroversi dari cara memimpin yang kasar sampai tudingan bahwa bekas narapidana tidak berhak menjadi pimpinan PT Pertamina.

Namun ada juga yang mendukung Ahok sebagai pimpinan PT Pertamina, berikut adalah pro dan kontra Ahok yang dikutip dari beberapa tokoh dan organisasi.

Kontra Ahok

-Said Didu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN

Said Didu menyarankan jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi petinggi BUMN dapat dicoba di posisi komisaris dahulu.

Said Didu ingin melihat terlebih dahulu apakah ada perubahan karakter dari Ahok ketika menjabar sebagai komisaris.

"Dicoba dulu di komisaris. Apakah ada perubahan karakter di beliau," terangnya.

Said Didu mengatakan seluruh masyarakat tahu karakter Ahok yang suka membentak dan merasa paling benar. Dalam dunia bisnis mengenai memberikan dan mendapatkan, dibutuhkan kerja sama yang baik menurut Said Didu.

"Saya selama ini yang publik tahu, beliau suka membentak, merasa paling benar. Padahal dalam bisnis get and gift, memberikan dan mendapatkan. Itu harus kerjasama yang baik," imbuhnya

-Rizal Ramli, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman

Menurut Rizal Ramli, menganggap terpilihnya Ahok hanya akan menambah kontroversi dan masalah baru. Ia menilai Ahok merupakan orang yang bermasalah.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ahok orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," ujar Rizal yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).

Rizal mengaku keberatan karena ia menilai Ahok memiliki rekam jejak yang mencoreng namanya.

Tak lain kasus yang dimaksud adalah dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

-Serikat Pekerja Pertamina

Pencalonan Ahok sebagai satu di antara pemimpin BUMN mendapat penolakan keras dari Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Dikutip dari Tribunnews.com, melalui Arie Gumelar selaku Presiden FSPPB membenarkan adanya penolakan Ahok dengan membentangkan spanduk.

Mereka menolak Ahok untuk menjadi pemimpin di Pertamina. Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa penolakan.

"Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh!
Memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh!
Kemudian berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami!
Pertamina menjulang, rakyat senang, pemberang datang, kita perang!
Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor!"

Spanduk penolakan Ahok

Pro Ahok

-Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman RI

Menurut Luhut, tidak ada salahnya jika ada orang baik ditunjuk untuk memimpin perusahaan negara. Justru aneh, kata Luhut, kalau ada orang baik mau masuk tapi tidak boleh.

"Kalau ada orang baik dia (Ahok), masuk tapi, tak disetujui perlu dipertanyakan itu. Orang baik mau bikin lurus bersih kok. Mungkin tak mau dibersihin," ungkap dia, di kantornya Jakarta, Jumat (15/11/2019).

-Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Parti Gelora

"Kalau itu pemerintah bikin clear, bela lah saudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong," ucap Fahri di tayangan Aiman Kompas TV, Senin malam, 18 November 2019.
 

Menurut dia, semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Politikus Partai Gelora itu meminta Pemerintah menjelaskan dan memastikan pengangkatan Ahok nantinya tak melanggar undang-undang.

"Namun dengan catatan sepanjang prosesnya tak menyalahi peraturan perundang-undangan," ucap dia.

Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan. Selain itu, presiden harus siap dengan risiko politik yang akan diterima.

Ia menambahkan seluruh pihak harus bersikap adil, karena seluruh masyarakat harus mendapatkan hak-haknya.

"Kalau itu semua clear UU memperbolehkan Ahok, kenapa tidak. Kenapa kita harus menghalang-halangi orang yang punya hak untuk melakukannya," imbuhnya.

Fahri pun menegaskan pendapatnya melalui cuitan di akun twitternya.


Cuitan Fahri Hamzah di akun Twitternya @Fahrihamzah


 -Ahmad Syafii (Buya) Maarif, Mantan Ketua PP Muhammadiyah

"Saya rasa oke saja, kenapa tidak? Tapi kan belum pasti," ujar Buya di sela menghadiri silaturahmi akademisi Yogyakarta bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md di Yogya Jumat petang 15 November 2019.

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menilai Ahok cukup berpengalaman untuk mengisi pos pucuk pimpinan BUMN agar kinerja lembaga itu membaik. Kepemimpinan Ahok sudah dibuktikan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dinilai berhasil mengelola Jakarta dengan baik.

"(Memimpin) sebagai gubernur saja bisa baik apalagi cuma mimpin BUMN, ya jelas dia bisalah. Yang jelas Ahok itu pekerja keras dan lurus orangnya," Buya menambahkan.

Walau Ahok sempat tersandung kasus penistaan agama dan dipenjara, namun Buya melihat Ahok kini justru jadi sosok yang matang karena banyak belajar. "Dia dipenjara sudah belajar, terutama menjaga lidah. Saya rasa dia sudah bisa ngerem (omongannya)," ujar Buya.

Saat ini, keputusan akhir Menteri BUMN pun final dan menyatakan Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Yang bisa kita lakukan sebagai rakyat adalah terus memantau tugas-tugas pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar dan berharap pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Referensi: 
-https://finance.detik.com/energi/d-4794664/sah-erick-thohir-sebut-ahok-akan-jadi-komut-pertamina
-https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/20/populer-5-tokoh-yang-tolak-ahok-jadi-bos-perusahaan-bumn-dari-novel-bamukmin-hingga-rizal-ramli?page=4
-https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/19/fahri-hamzah-bumn-butuh-orang-keras-kayak-ahok
Share: